Krisis jumlah tenaga pendidik menjadi pembahasan utama Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPRD Balikpapan yang berlangsung Senin (6/4/2026).
Dalam kesempatan itu, rombongan mahasiswa fakultas pendidikan guru dan budaya Universitas Balikpapan (Uniba) menyoroti defisit tenaga pendidik yang jumlahnya ratusan. Seiring dengan kondisi tersebut, minat generasi muda untuk menjadi guru justru menunjukan penurunan.
Perwakilan mahasiswa, Muhammad Ismail Nasrullah, menganggap situasi tersebut sebagai ancaman bagi keberlanjutan pendidikan di kota Balikpapan. Minimnya peminat jurusan tenaga kependidikan di kampus-kampus daerah saat ini, semakin melemahkan upaya regenerasi tenaga pendidik.
Mahasiswa berharap dewan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang tidak hanya mengandalkan solusi jangka pendek. Mereka menuntut adanya kebijakan strategis pemerintah kota dalam membangun sistem regenerasi guru yang berkelanjutan.
Mahasiswa menilai krisis guru di Balikpapan bukan lagi sekadar menyangkut persoalan teknis. Melainkan masalah struktural yang membutuhkan langkah cepat, terukur, dan berorientasi jangka panjang.
“Jumlah mahasiswa di jurusan pendidikan sangat sedikit. Bahkan dalam satu kelas hanya tersisa beberapa orang. Ini bukan sekadar fenomena, tapi tanda krisis regenerasi,” lugas Nasrullah dalam RDPU di ruang rapat gabungan kantor DPRD Kota Balikpapan.
Pembatasan Rekrutmen ASN jadi Faktor Penghambat, DPRD Optimis Peluang Mahasiswa Keguruan Terbuka Lebar
Komisi IV yang membidangi pendidikan menanggapi keluhan para mahasiswa. Ketua Komisi IV, Gasali, menerangkan pembatasan kuota penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah pusat menjadi faktor utama. Kebijakan tersebut beriringan dengan langkah pemerintah daerah yang kian bersemangat membangun sekolah baru.
“Sekolah bertambah, tapi guru tidak. Dalam beberapa tahun terakhir, penambahan ASN sangat minim. Ini yang membuat kekurangan masih menjadi beban ,” ujarnya.
Ia memaparkan, saat ini Balikpapan tercatat menghadapi kekurangan sekitar 700 tenaga pendidik. Sedangkan, skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru memenuhi sekitar 400 dari jumlah tersebut. Kini pemerintah kota masih berupaya melakukan rekrutmen, meski harus menyesuaikan ketersediaan anggaran.
Sekretaris Komisi IV, Muhammad Hamid, menambahkan pola rekrutmen non-ASN sebagai langkah realistis di tengah
“Kita tidak bisa menunggu. Kekurangan guru harus segera diatasi, meski dengan skema alternatif,” timpalnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Nelly Turuallo, juga menjelaskan gelombang pensiun turut mempengaruhi kondisi kekurangan tenaga pendidik. Di saat bersamaan, pemerintah daerah harus mencari solusi cepat untuk menyiasati pembatasan rekrutmen ASN.
“Kondisi ini bukan hanya di Balikpapan, tapi hampir terjadi di banyak daerah. Karena itu kita adopsi pola seperti ini untuk menutup kekurangan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV, Iim mendorong semangat mahasiswa dalam menimba ilmu. Menurutnya, peluang fakultas keguruan ke depan sangat terbuka seiring meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan di Balikpapan.
“Jangan pesimis. Peluang itu tetap ada, apalagi dengan perkembangan wilayah ke depan,” ujarnya.
