Komisi IV DPRD Kota Balikpapan berencana menggiring upaya penyelesaian tunggakan gaji 123 pekerja PT Encona Inti Industri ke DPR RI.
Sudah setahun lamanya, problem pekerja sub kontraktor proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan itu bergulir di meja perundingan dewan. Namun, pembahasan tak kunjung menghasilkan solusi.
RDMP JO (Joint Operation) selaku kontraktor utama, belakangan justru seolah lepas tanggung jawab. Padahal, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan telah merekomendasikan pelaksana proyek strategis nasional itu agar mengambil alih tanggung jawab Encona.
Menurut kalkulasi Disnaker, tanggungan PT Encona Inti Industri kepada pekerjaanya berjumlah sekitar Rp1,4 miliar.
Community and Development (Comdev) RDMP JO, Wildan Taufiq, menyampaikan bahwa masalah ini bukan sebagai tanggung jawab pihaknya, melainkan Encona. Terkait proyek pembangunan kilang terbesar di Indonesia itu, RDMP JO memastikan telah menunaikan segala tanggung jawabnya kepada subkontraktor.
Selepas tidak mempunyai ikatan kontrak kerjasama, RDMP JO turut putus komunikasi dengan perusahaan yang berdomisili di Jakarta itu. Atas dasar itulah, RDMP tidak bisa menghadirkan Encona dalam berbagai kesempatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD.
RDPU merupakan forum yang difasilitasi oleh DPRD sebagai upaya memediasi pekerja dengan perusahaan dan pemangku proyek RDMP.
Melalui kesempatan itu, para pekerja kukuh menuntut RDMP JO maupun PT Kilang Pertamina Balikpapan agar turut bertanggung jawab atas persoalan ini.
Federasi Serikat Pekerja Balikpapan (FSPB) mewakili para buruh Encona menyesalkan sikap pelaksana proyek Kilang Pertamina Balikpapan itu. Terlebih, sejauh ini belum ada kepedulian nyata kedua perusahaan untuk memberikan solusi.
“Kalau RDMP JO merasa dirugikan karena persoalan ini, kenapa tidak menggugat Encona. Tapi karena mereka diam, tidak ada kepedulian, ya kami akan menuntut terus,” kata Ketua FSPB, Ishak Manggabarani, saat mediasi di DPRD Balikpapan, Jumat (12/9/2025).
RDMP JO Didesak Ambil Alih Tanggung Jawab Subkontraktor
Sementara itu, Anggota Komisi IV, Sufyan Jufri, menyesalkan berlarutnya persoalan ini. Mestinya, RDMP dapat lebih bijak dalam mengakomodir tuntutan para pekerja.
“Para pekerja ini menuntut hak atas hasil keringatnya, ya cobalah RDMP bisa ikut prihatin. Ini menyangkut persoalan perut, masing-masing pekerja ini juga perlu menafkahi anak dan istrinya. Lagi pula, mereka sudah menyelesaikan proyeknya sesuai tender, jadi RDMP jangan mau enaknya saja,” jelasnya.
Maka dari itu, Sufyan mendesak agar RDMP JO segera mengambil alih tanggung jawab Encona.
Mengakhiri perdebatan dalam forum itu, pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi IV, Gasali, meminta RDMP JO segera mengambil keputusan final. Apabila hingga 1 Oktober mendatang tidak juga ada solusi, maka pihaknya membawa persoalan ini ke Komisi XII DPR selaku mitra kerja BUMN.
“Kita sebenarnya tidak ingin proses ini terlalu jauh. Tapi, kalau memang harus, kenapa tidak. Ini hak masyarakat yang harus dituntaskan. Saya berdiri di sini untuk tetap mengawal. Kami di dewan adalah perwakilan dari mereka (pekerja), jadi apapun itu akan kami tempuh,” tegas Gasali.
