Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menilai tata kelola perparkiran, khususnya di tempat-tempat publik belum maksimal. Retribusi parkir, mestinya bisa menjadi sumber besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
retribusi
Enam Fraksi DPRD Balikpapan Setujui Pengesahan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
Enam Fraksi DPRD Kota Balikapapan sepakat terhadap pengesahan rancangan perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retibrusi Daerah
Revisi Perda Pajak dan Retribusi: Siasat Pemkot Balikpapan Menyikapi Skema Opsen Provinsi
Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa revisi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai upaya memperkuat fondasi fiskal daerah
Penguatan Basis Pendapatan Daerah Turut Sentuh Sektor Perparkiran, Penggunaan e-Wallet Jadi Langkah Inovatif
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus mengeluarkan upaya ekstra demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkot kini menyiapkan perbaikan tata kelola perparkiran
Fraksi PKS-PPP DPRD Balikpapan Akui Perlunya Penyesuaian Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera-Partai Persatuan Pembangunan (PKS-PPP) DPRD Kota Balikpapan menilai perlunya revisi atas peraturan pajak dan retribusi daerah
Dukung Pengesahan Raperda Pajak Daerah, Fraksi PKB: Langkah Progresif
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan mendukung revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023
Fraksi PDIP Ingin Revisi Perda Pajak Daerah Mendorong Peningkatan Layanan Publik
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan ingin revisi perda pajak dan retribusi daerah mampu mendorong efisiensi dan efektifitas pelayanan publik
Fraksi Gerindra DPRD Balikpapan Akui Sistem Pemungutan Pajak Perlu Disesuaikan
Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan mendukung revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Fraksi NasDem Nilai Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Langkah Mendesak
Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan mendukung revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dukungan ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD
Evaluasi Perda Pajak dan Retribusi Balikpapan, Bapemperda Adaptasi Konsep Omnibus Law
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi
Bepemperda DPRD Balikpapan Evaluasi Penerapan Perda Pajak dan Retribusi
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Jumat (7/2/2025) fokus membahas optimalisasi pendapatan daerah