pelayanan publik

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyoroti kondisi tumpang tindih kewenangan antara kecamatan, kelurahan, dan organisasi perangkat daerah (OPD). Situasi ini, menurutnya, menghambat pelayanan masyarakat, terutama dalam penanganan persoalan sehari-hari

Pelayanan publik di Kalimantan Timur (Kaltim) tampaknya belum luput dari beragam persoalan. Dalam kurun Januari-Juni 2025, Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltim menangani 253 pengaduan

Komisi II DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmen dalam mengawal kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan publik, terutama mitra strategisnya

Peringatan hari jadi ke-128 Kota Balikpapan harus menjadi momentum refleksi bagi pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan publik

DPRD Kota Balikpapan menyoroti kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan yang masih jauh dari optimal. Hal ini tergambar melalui banyaknya keluhan warga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menekankan pentingnya peran camat dalam mengawasi proyek pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Timur mencatat adanya peningkatan opini kualitas layanan publik oleh Pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menegaskan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2024 bertujuan menyatukan visi pengawasan pelayanan publik

Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Hery Susanto, mengingatkan bahwa pengabaian standar pelayanan publik mendorong perilaku maladministrasi