anggaran

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan ingin Perubahan APBD Tahun 2025 bukan sekadar penyesuaian nominal anggaran. Melainkan juga sebagai strategi menyeluruh dalam menjalankan pemerintahan

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Balikpapan menekankan dua poin penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025

Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, penyusunan anggaran tidak boleh sekadar menjadi rutinitas

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, meminta seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pemerintah kota dalam melaksanakan program pembangunan

DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2026

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, memastikan pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025 telah memenuhi ketentuan

DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (11/8/2025)

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, memastikan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025 akan bergulir lebih awal dari biasanya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti pemanfaatan anggaran pemeliharaan Pasar Klandasan yang mencapai Rp100 juta

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, mendukung kebijakan pelantikan kepala daerah se-indonesia secara serentak oleh Presiden