DPRD Kota Balikpapan belum menentukan sikap terkait rencana penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Sampai saat ini, Dewan masih menunggu keputusan resmi maupun instruksi tertulis dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, implementasi WFH di lingkungan pemerintah daerah saat ini masih sebatas wacana. Lebih dari itu, wacana tersebut belum memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan di daerah.
“Secara formal belum ada arahan tertulis dari pemerintah pusat. Jadi kami di DPRD belum bisa ber-statement lebih jauh maupun mendorong implementasi di daerah,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Sekalipun kelak kebijakan tersebut diterapkan, Yono memastikan DPRD bersama pemerintah kota segera melakukan sosialisasi. Pihaknya juga siap mengkawal pelaksanaannya di lapangan.
Politisi NasDem itu menegaskan agar penerapan WFH tidak boleh mengganggu layanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut nantinya harus diatur secara efektif. Terutama dari segi pengkategorian antara pekerjaan yang bersifat administratif dan pelayanan langsung.
“Pelayanan yang membutuhkan tatap muka tetap harus berjalan normal. Sementara pekerjaan back office bisa diatur secara fleksibel, termasuk melalui sistem digital,” imbuhnya.
Lanjut dia memaparkan, DPRD bersama pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah skenario atau opsi kebijakan. Mulai dari pembatasan persentase pegawai yang bekerja dari rumah hingga pengaturan ritme kerja secara bergilir.
“Sudah ada beberapa skenario, mulai dari 10 persen hingga 20 persen. Tapi semua itu masih menunggu keputusan resmi dari pusat,” jelasnya.
Dari segi fungsi pengawasan, DPRD akan fokus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan hasil kinerja pelayanan.
“Yang kami awasi adalah output dan kualitas layanan. Kalau ternyata kinerja menurun, tentu akan kami panggil instansi terkait agar melakukan evaluasi,” pungkasnya.
