BeritaEkonomi dan Bisnis

Seno Aji: Pemerintah Daerah Wajib Sukseskan Operasional KKKS

×

Seno Aji: Pemerintah Daerah Wajib Sukseskan Operasional KKKS

Sebarkan artikel ini
Wagub Kaltim, Seno Aji, saat menghadiri acara IPA Special Session di BSD, Tangerang. (foto: ist)

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen tentu menjadi tanggung jawab strategis bagi pemerintah daerah.

“Dengan PI 10 persen, pemerintah daerah wajib menyukseskan operasional KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) di wilayahnya,” ujar Seno saat hadir sebagai narasumber dalam IPA Special Session, di ICE BSD, Rabu (21/5/2025).

Ia menyampaikan potensi besar migas Kaltim dalam sesi diskusi yang digelar Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) itu. Selain juga memaparkan dukungan penuh Pemprov terhadap pengembangan sektor migas.

Pemprov Kaltim, kata Seno, telah mempercepat proses perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Tentunya Pemprov Kaltim berkomitmen mendukung Asta Cita Presiden RI,” imbuhnya.

Di lain sisi, Pemerintah pusat terus berupaya memperkuat daya tarik investasi migas. Mulai dari membenahi regulasi, konektivitas data, hingga kebijakan fiskal yang fleksibel.

Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), Azhari, menjelaskan kontribusi wilayahnya terhadap sektor migas nasional. Kalsul kini menyumbang 12 persen lifting minyak dan 29 persen lifting gas, bahkan berpotensi meningkat dengan adanya penemuan cadangan baru.

Lebih lanjut, lapangan Geng North dan pengembangan IDD oleh Eni, kelak mengaktifkan kembali beberapa train di Badak LNG Bontang. Kemajuan ini tentunya menjadi langkah penting dalam menjaga pasokan energi.

KKKS di Kaltim juga menunjukkan geliat operasional. Kalisat Energi Nusantara kini masih fokus melakukan pengeboran di Mahakam Ulu. Sementara, Pertamina Hulu Indonesia gencar mengembangkan lapangan dan melakukan pengeboran masif. Azhari menyebutkan dampak ganda kehadiran KKKS bagi daerah.

“Dari DBH, PI 10 persen, hingga penyerapan tenaga kerja lokal,” ucapnya.

Azhari menegaskan kesiapan SKK Migas untuk menjadi mitra yang proaktif dan responsif. Komunikasi dan sinergi antara industri migas dengan Pemprov Kaltim harus terus ditingkatkan.

“Ketahanan energi nasional butuh dukungan dari daerah. Kaltim punya peran besar untuk itu,” pesannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *