Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengeklaim rencana pembangunan pengendali banjir sungai Sepaku mendapat dukungan warga setempat.
Sedikitnya terdapat 21 kepala keluarga (KK) yang bakal terdampak rencana pembangunan tersebut. Terutama bagi mereka yang bermukim di RT 1 dan 2, kelurahan Sepaku.
Puluhan KK tadi terdata sebagai penghuni bakal lahan lokasi pembangunan pengendali banjir. Namun, areal seluas 2,24 hektar yang ditempati warga tersebut beririsan dengan Aset dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN.
Menanggapi itu, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menerangkan penyelesaian lahan akan dilakukan melalui mekanisme penggantian.
“Warga jangan khawatir bahwa lahan di luar dari 2,24 hektar ADP tadi akan mendapatkan perlakuan yang berbeda,” jelasnya saat sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pembangunan pengendalian banjir sungai Sepaku, Sabtu, (29/6/2024).
Seiring dengan langkah-langkah tersebut, Otorita IKN turut mengusulkan perubahan peraturan terkait penyelesaian lahan ADP yang dikuasai masyarakat.
“Saya pikir Pak Pj. Gubernur, Pj. Bupati, saya dan lainnya berani tandatangani kesepakatan ini untuk kebaikan masyarakat. Kita berjuang untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyatakan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan pemenuhan hak-hak warga.
“Jika harus melalui penggantian, maka harus diganti untung. Apalagi masyarakat mendukung IKN dan kita pastikan bahwa negara mendukung warga,” ujar Akmal.
Kemudian, ia berpesan bahwa sosialisasi ini digelar dalam rangka mencari kesepakatan bersama demi memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan. Ia ingin mekanisme penggantian sesegera mungkin ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Ketika ada salah komunikasi kita harus duduk bersama. Ini pola yang sangat bagus, mudah-mudahan pembangunan IKN semakin lancar,” harapnya.
Sementara itu, Pj. Bupati PPU, Makmur Marbun, mensyukuri bahwa rencana pembangunan pengendali banjir sungai Sepaku mampu disikapi masyarakat secara bijak.
“Kita bersyukur masyarakat kelurahan Sepaku menerima kesepakatan yang dibuat dan mendukung pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ini,” tutur Makmur.
