PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) menggelar Kelas Sosialisasi Perpajakan pada hari Rabu (24/9/2025) sebagai upaya meningkatkan kepatuhan atas kewajiban pajak. Kegiatan ini sekaligus mewujudkan tata kelola perusahaan sektor kepelabuhanan yang transparan.
Direktur Utama PT KKT, Enriany Muis, menekankan bahwa kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan nasional.
“PT Kaltim Kariangau Terminal senantiasa berkomitmen sebagai Wajib Pajak Patuh agar terhindar dari risiko biaya kepatuhan yang tidak terukur. Melalui kelas ini, kami ingin berbagi pengetahuan dan praktik terbaik kepada para pengguna jasa, khususnya anggota JPT DPC Alfi/Ilfa Balikpapan,” jelas Enriany saat memberikan sambutan.
Kegiatan ini mengundang sejumlah perwakilan perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang tergabung dalam DPC Alfi/Ilfa Balikpapan sebagai peserta. Selaku narasumber utama, Asisten Manager Akuntansi dan Perpajakan PT KKT, Ricky Rizky Pranata, menegaskan pentingnya kepatuhan pajak. Terutama, dalam strategi menjaga keberlangsungan operasional dan menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat.
Ketua DPC Alfi/Ilfa Balikpapan, Firman Tola, mengapresiasi inisiatif KKT yang dinilai sangat bermanfaat.
“Sosialisasi ini memperkuat pemahaman anggota JPT mengenai regulasi pajak sehingga mereka dapat menjalankan usaha dengan lebih tertib, profesional, dan sesuai aturan,” aku Firman.
Dalam kesempatan itu, para peserta mendapatkan penjelasan terkait regulasi terbaru, mekanisme pelaporan, hingga pemanfaatan sistem digital untuk mempermudah proses perpajakan. Dengan cara ini, para pelaku usaha memiliki pedoman praktis untuk meningkatkan kepatuhan.
KKT menekankan bahwa kegiatan ini berfungsi sebagai edukasi, juga wadah membangun sinergi antara perusahaan dan mitra jasa kepelabuhanan. Dengan begitu, upaya ini mampu mendorong terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel di kawasan pelabuhan.
Penyelenggaran kelas sosialisasi ini menunjukan keseriusan PT Kaltim Kariangau Terminal dalam mendukung transparansi, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Selain juga bagian penting dalam upaya memperkuat peran pelabuhan sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.
