Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak. Aspirasi tersebut terungkap dalam aksi damai yang berlangsung di depan kantor DPRD pada Jumat (28/2/2025).
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan yang salah satu poin utamanya adalah menolak kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi tersebut.
“Kami menerima aspirasi yang disampaikan. Terima kasih kepada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai tanpa merusak fasilitas. Kami sangat mengapresiasi hal ini,” ujar Alwi.
Mengenai tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pusat, Alwi menyatakan bahwa DPRD Balikpapan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Namun demikian, pihaknya tetap mengupayakan agar aspirasi mahasiswa tetap bisa terakomodir.
“Kami akan menyampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat. Kami bahkan mengajak lima perwakilan mahasiswa untuk ikut serta ke DPR RI guna menyampaikan aspirasi mereka secara langsung,” terangnya.
Selain isu efisiensi, mahasiswa juga menyoroti persoalan banjir dan layanan air bersih di Balikpapan. Menanggapi hal itu, Alwi menawarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemangku kebijakan terkait.
“Untuk persoalan yang ada di daerah, kita bisa selesaikan lewat RDP. Kita bisa panggil Dinas PU, camat, dan lurah untuk duduk bersama mencari solusi. Ini jauh lebih efektif daripada berdemo di jalan,” ucap Alwi lugas.
Bukan berarti anti kritik. Namun, demonstrasi yang berujung pada adu argumen, menurut Alwi, tidak akan efektif menghasilkan penyelesaian.
“Kalau kita hanya keras-kerasan, masalah tidak akan selesai. Namun, jika kita duduk bersama dan membahasnya di forum resmi, solusi pasti bisa ditemukan,” jelasnya.
Maka dari itu dewan memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kami tidak akan menutup telinga terhadap permasalahan warga. Jika ada kebijakan yang bisa kami dorong di tingkat daerah, kami akan lakukan. Jika harus melibatkan pemerintah pusat, kami siap mengawal,” pungkasnya.
