Balikpapan

DPRD Kota Balikpapan menegaskan perizinan lengkap menjadi syarat utama dalam setiap aktivitas pengembangan kawasan permukiman. Komisi III mengingatkan para pengembang agar memenuhi seluruh perizinan sebelum melakukan aktivitas pembangunan perumahan

Komisi III DPRD Balikpapan membeber hambatan utama yang memicu lambannya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada pemerintah kota.  Dewan mengamati belum adanya kesamaan persepsi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait proses verifikasi kelayakan penyerahan PSU

Komisi III DPRD Kota Balikpapan mendesak penuntasan proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan secara penuh kepada pemerintah kota. Peralihan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota menjadi langkah penting untuk penataan kota dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, terkait proses tersebut dewan menitikberatkan perhatian pada upaya pengendalian banjir

Polemik antara pengembang perumahan dengan warga di Kawasan Jalan PJHI, Balikpapan Timur yang dimediasi Komisi III DPRD Balikpapan mencapai kesepakatan. Perusahaan pengembang, PT Borneo Sejahtera, akhirnya sepakat mengganti rugi kerusakan dua rumah warga Perum CGS yang terdampak aktivitas pengupasan lahan

Komisi III DPRD Kota Balikpapan merespon keluhan masyarakat terkait pelayanan di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan. Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, mengungkap sejumlah laporan masyarakat terkait pelayanan parkir, terminal kedatangan, dan terminal keberangkatan

Rahmad Mas’ud menjadi figur terkuat untuk kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Balikpapan pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI. Agenda konsolidasi besar kader partai berlogo beringin itu rencananya berlangsung hari Kamis, 26 Februari 2026 mendatang

Komisi III DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya normalisasi sungai Ampal sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di wilayah sekitarnya. Untuk mempercepat langkah tersebut, dewan mendorong agar proses pembebasan lahan di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Ampal segera tuntas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menanggapi positif kebijakan Pemerintah Kota terkait pembatasan operasional tempat usaha dan hiburan selama Ramadan.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah wajar yang rutin berlaku setiap tahun. Tujuannya, untuk menjaga kondusifitas masyarakat, terutama yang menjalankan ibadah Ramadan

Penyesuaian jam kerja aparatur pemerintah selama bulan Ramadan tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi kerja justru harus menjadi prioritas utama agar layanan tetap berjalan optimal meski durasi kerja mengalami pengurangan

Kepedulian terhadap lingkungan harus tumbuh secara mandiri dan tidak bergantung pada program penilaian atau bantuan dari pemerintah pusat

Komisi II DPRD Balikpapan mendorong peningkatan kepatuhan dan transparansi pajak daerah sebagai upaya mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dorongan tersebut menekankan pentingnya aspek ketaatan wajib pajak terhadap aturan serta penguatan fungsi pengawasan dewan terhadap sektor-sektor penyumbang pajak