Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mewanti-wanti penyelenggara pemilu di daerah untuk mengantisipasi potensi gesekan saat pelaksanaan kampanye akbar.
Penekanan ini terutamanya bagi daerah yang pada Pilkada tahun 2024 hanya menghadirkan dua pasang calon atau head to head.
Sebagai informasi, ada empat pilkada di wilayah Kaltim yang menampilkan hanya dua pasang calon. Di antaranya yakni, Pilgub Kaltim, Pilbup Paser, Berau dan Kutai Timur. Sementara untuk kampanye akbar akan bergulir pada 23 November 2024.
Kampanye akbar dengan format rapat umum, merupakan kesempatan pamungkas para calon untuk berkampanye sebelum memasuki masa tenang jelang pemungutan suara.
Akmal melanjutkan, kesempatan ini akan mengundang antusiasme massa dalam jumlah besar. Fanatisme barisan pendukung yang berlebihan, patut mendapat perhatian serius.
“Tolong antisipasi untuk kampanye akbar,” ucapnya saat gelaran rapat koordinasi (rakor) Pilkada Serentak, baru-baru ini.
Rakor yang berlangsung secara daring itu inisiasi Akmal sebagai upaya memastikan Pilkada berlangsung aman, lancar dan tertib. Tiga penjabat sementara, Kapolres, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dari tiga daerah menghadiri rapat tersebut.
Akmal: Lebih baik mengambil keputusan yang tidak disenangi
Secara pribadi ia menilai akan lebih baik jika tanpa adanya kampanye akbar. Namun, jika memang harus, maka KPU, pemerintah daerah, aparat keamanan mesti memastikan pelaksanaannya tidak dalam waktu dan tempat yang bersamaan.
Akmal lantas merujuk pada rencana kampanye akbar Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim. Dalam hal ini, kedua pasang calon sementara sama-sama mengajukan Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda sebagai lokasi rapat umum.
“Lebih baik mengambil keputusan yang tidak disenangi, daripada masyarakat yang terkena dampaknya,” pesan Akmal.
Pj Gubernur menyarankan agar pelaksanaan kampanye akbar dilakukan secara terpisah demi menekan risiko gesekan antar pendukung.
“Split waktunya, split tempatnya untuk menjaga pilkada ini berjalan dengan baik,” pintanya.
Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya langkah koordinasi antara semua pihak terkait, termasuk dengan pengelola tempat bakal pelaksanaan kampanye akbar. Hal ini sebagai upaya bersama menjaga pesta demokrasi serta kondusivitas daerah.
“Komunikasikan dengan paslon dan aparat keamanan. Kita berdemokrasi, tapi dengan damai dan aman,” pungkasnya.
