Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, membuka lebar pintu kemitraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan perusahaan tambang dan migas. Hal ini mencermati besarnya potensi daerah melalui sektor batubara dan migas, tapi belum mampu terkelola secara optimal.
“Libatkan BUMD dalam kegiatan bisnis, mulai dari perdagangan, logistik, hingga layanan perbankan,” imbau Rudy kepada sejumlah pelaku usaha tambang dan migas dalam Executive Meeting di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Rudy memastikan sejumlah BUMD yang siap bermitra dengan industri, mulai dari Bankaltimtara dan PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS). Kemudian, ada pula PT Migas Mandiri Pratama (MMP), Jamkrida Kaltim, serta PT MBS.
Ia menyarankan agar pelaku usaha tidak ragu menggunakan layanan Bankaltimtara untuk operasional. Misalnya, pembayaran gaji dan pembiayaan modal kerja.
Beberapa pelaku usaha tambang dan migas yang hadir dalam forum tersebut menyambut peluang yang ditawarkan. Salah satunya, datang dari grup usaha ITM, yang mendukung pemanfaatan lahan bekas tambang untuk ketahanan pangan.
“Hari ini kita menyatukan langkah demi Kaltim yang lebih mandiri dan sejahtera,” timpal Rudy.
Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemrov) menilai kemitraan ini sekaligus sebagai langkah strategis untuk mendongkrak kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur menyorot pajak alat berat sebagai satu di antara potensi yang belum tergarap maksimal. Menurut catatannya, dari 7.415 unit alat berat yang beroperasi di Kaltim, baru sekitar 2.800 di antaranya yang memberi kontribusi. Ada pula potensi lain berasal dari pajak air permukaan, mineral, dan bahan bakar.
“Ini demi peningkatan PAD kita,” ujarnya dengan penekanan.
Inisiasi Gubernur turut mendapat sambutan positif Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Ia tak menampik bahwa Kaltim sebagai daerah penyumbang devisa negara. Namun demikian, warga Kaltim sampai kini justru belum terlalu merasakan manfaat ekonomi dari potensi daerahnya.
