Komisi III DPRD Kota Balikpapan mendesak penuntasan proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan secara penuh kepada pemerintah kota.
Peralihan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota menjadi langkah penting untuk penataan kota dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, terkait proses tersebut dewan menitikberatkan perhatian pada upaya pengendalian banjir.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, membeberkan persoalan banjir di Balikpapan erat kaitannya dengan aktivitas pengembangan kawasan perumahan. Berdasarkan kajian pihaknya, sekitar 80 persen faktor pemicu banjir berasal dari pembukaan lahan untuk perumahan, terutama di wilayah Balikpapan Selatan.
Karena itu, Komisi III mendorong agar penyerahan PSU tidak parsial, hanya jalan lingkungannya saja, fasilitas kesehatan, atau fasilitas pendidikan-nya saja. Melainkan pula, pengembang perlu menyerahkan sistem pengendalian banjir dan bendali-nya kepada pemerintah kota.
“Kami mencari solusi agar penyerahan PSU itu tidak hanya pada aset tertentu. Harus lengkap. Jalannya, fasilitas kesehatannya, fasilitas pendidikannya, sampai bendali juga harus diserahkan,” tegas Yusri usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di gedung DPRD Balikpapan, hari Selasa (24/2/2026).
Dalam RDP Komisi III terungkap bahwa jumlah PSU yang beralih ke pemerintah kota masih rendah. Yusri menyebut, dari total 191 pengembang perumahan di Balikpapan, baru 24 yang telah menyerahkan PSU-nya. Itupun sebagian besar masih bersifat parsial atau mencakup infrastruktur tertentu.
“Dari 2023 sampai 2025, masih banyak yang menyerahkan sebagian dari aset PSU-nya. Ada yang hanya jalan utama, ada yang hanya drainase,” ungkap Yusri.
Komisi III DPRD Balikpapan mendorong adanya kesamaan persepsi dan koordinasi lintas OPD agar proses penyerahan PSU memenuhi persyaratan dan lancar.
“Harus ada kesamaan antar-OPD agar penyerahan PSU ini bisa berjalan sesuai ketentuan,” demikian Yusri.
