Sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, menegaskan pentingnya pemasangan papan tapal batas wilayah di seluruh wilayah kecamatan. Program ini menjadi solusi efektif mencegah konflik lahan dan memperjelas administrasi pemerintahan.
Najib menjelaskan, papan tapal batas berfungsi sebagai penanda wilayah antar RT, kelurahan, hingga kecamatan. Penanda ini akan membantu masyarakat mengenali wilayahnya sekaligus memberi kepastian bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugas.
“Di Balikpapan Utara, papan batas sudah terbukti mengurangi konflik lahan, khususnya dengan wilayah Balikpapan Timur. Masyarakat kini lebih mudah memahami mana wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga tidak ada lagi klaim sepihak,” ujar Najib, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, kejelasan batas wilayah juga memudahkan aparat kelurahan dan kecamatan dalam melayani urusan administrasif. Mulai dari layanan kependudukan, perizinan, hingga perencanaan infrastruktur sehingga lebih tertata dengan adanya acuan yang jelas.
Najib menambahkan, program ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah. Aturan tersebut menekankan pentingnya penegasan batas wilayah sebagai dasar pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, program pemasangan papan tapal batas tidak boleh setengah-setengah. Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersinergi dengan camat dan lurah untuk mengalokasikan anggaran pemasangan secara merata.
“Jangan setengah-setengah. Untuk kebaikan bersama, semua wilayah harus punya papan tapal batas yang informatif, jelas, dan tahan lama. Ini investasi jangka panjang untuk mencegah konflik,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu turut mengingatkan agar papan tapal batas dilengkapi informasi tambahan. Misalnya, kode wilayah, koordinat GPS, dan penanda visual. Hal ini menjadi penting agar tapal batas berfungsi tidak hanya secara administratif, tetapi juga sebagai sarana informatif.
Melalui saran-saran tersebut, DPRD Balikpapan berharap program tapal batas mampu memperkuat kepastian hukum dan mendukung tata kelola pemerintahan. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai batas wilayah.
