DPRD Kota Balikpapan kembali menyoroti penanganan banjir dan pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menekankan bahwa dua permasalahan ini saling berkaitan dan memerlukan kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Semua OPD harus bersinergi agar dapat menemukan solusi terbaik,” ujar Budiono, Selasa (25/2/2025).
Ia menjelaskan bahwa sistem drainase yang kurang optimal dan sampah yang menyumbat aliran air menjadi penyebab utama banjir di Balikpapan. Oleh karena itu, koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sangat penting.
Dinas PU harus memastikan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur drainase berjalan efektif. Sedangkan DLH bertanggung jawab mengelola sampah agar tidak menghambat aliran air.
Budiono menilai pemerintah kota perlu mengambil langkah konkret dalam menangani permasalahan ini. Penguatan sinergi antar OPD menjadi langkah penting agar program yang berjalan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.
“Normalisasi sungai dan drainase harus dilakukan secara berkala. Selain itu, pengelolaan sampah harus lebih efektif agar tidak ada lagi sumbatan yang memicu banjir,” ujarnya.
Selain peran pemerintah, Budiono juga mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan saluran drainase, turut memperparah kondisi banjir. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan.
DPRD Balikpapan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan sampah dan sistem drainase yang ada saat ini. Budiono berharap langkah strategis berbasis data dan teknologi dapat teraplikasi agar solusi yang diberikan lebih efektif dalam jangka panjang.
“Pemerintah harus memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan drainase dan sampah. Data yang akurat akan membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.
