PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) menerima kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua Komisi III, Abdulloh memimpin kunjungan kerja di Kantor PT Kaltim Kariangau Terminal, Balikpapan, pada Rabu (27/8/2025). Agenda tersebut merupakan monitoring infrastruktur ruas Jalan Karang Joang – Kaltim Kariangau Terminal yang merupakan akses utama kegiatan logistik di Balikpapan. Di samping menjadi jalur penunjang konektivitas menuju Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain jajaran Komisi III DPRD Kaltim, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), UPTD PUPR-PERA Kaltim turut hadir dalam monitoring.
Pada kesempatan yang sama, Direktur PT KKT, Enriany Muis, memaparkan profil perusahaan serta kondisi akses jalan menuju pelabuhan.
Ia menerangkan bahwa jalan poros Samarinda–KKT sepanjang ±13 km itu berstatus jalan nasional sejak 2022. Namun dalam beberapa waktu terakhir, akses ini mengalami kerusakan yang berdampak pada aktivitas logistik serta meningkatkan risiko bagi keselamatan pengguna jalan.
Mencermati kondisi itu, PT KKT melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan BBPJN untuk mendorong adannya perbaikan. Akan tetapi, program perbaikan tak kunjung terealisasi hingga tahun 2025.
Perbaikan Akses Menuju Terminal Masuk Prioritas Tahun 2026
Di lain pihak, perwakilan BBPJN menjelaskan bahwa anggaran untuk perbaikan ruas jalan Kariangau masih terkendala proses alokasi anggaran. Sementara, usulan desain teknis (DED) telah baru masuk pada alokasi tahun 2026. Sesuai desain teknis, langkah perbaikan memerlukan anggaran sekitar Rp5 miliar dengan spesifikasi rigid pavement.
Dalam diskusi, Komisi III DPRD Kaltim menekankan bahwa akses menuju KKT merupakan infrastruktur vital bagi aktivitas logistik dan industri Kaltim. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar BBPJN segera menyampaikan salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar untuk memperjuangkan percepatan pembangunan.
Ketua Komisi III, Abdulloh, mendesak agar ruas jalan Kariangau mendapat prioritas pembangunan pada tahun 2026. Pihaknya juga berencana melakukan koordinasi lintas lembaga agar rencana tersebut mendapat dukungan kolaboratif pemerintah pusat dan provinsi.
PT Kaltim Kariangau Terminal menyambut positif kesempatan ini sebagai wadah memperkuat sinergi pemerintah daerah, pusat, dan badan usaha. Tujuannya yakni, mendorong keberlanjutan infrastruktur yang mendukung konektivitas pelabuhan dan pembangunan daerah.
