Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengimbau kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Balikpapan mematuhi ketetapan Upah Minimum Kota (UMK). Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) akan menindak perusahaan yang melanggar keputusan penentuan UMK.
“Perusahaan wajib membayar karyawan sesuai UMK, dan itu harus dipatuhi. Bila ada pelanggaran, tentu akan diberikan sanksi,” terang Rahmad, Selasa (17/12/2024).
Sebagai informasi, Pemkot Balikpapan kini tengah mengusulkan kenaikan UMK sebesar 6,5 persen. Dengan begitu, UMK Balikpapan tahun 2025 diproyeksi menjadi Rp3.701.508 dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.475.595.
Usulan tersebut, kata Rahmad, telah sampai ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sesuai arahan Presiden dan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024.
“UMK di Balikpapan tahun depan InsyaAllah naik sebesar-besarnya 6,5 persen. Itu sesuai dengan arahan presiden, dan kami mengikuti instruksi pusat,” terangnya.
Meski demikian, Rahmad tidak memungkiri kemungkinan adanya pihak yang kurang puas dengan usulan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa nominal kenaikan UMK sudah menyesuaikan kebijakan nasional dan kondisi daerah.
“Yang tidak puas pasti ada, tapi ini sudah mengikuti instruksi. Kami ingin UMK tinggi, tapi tetap harus sesuai aturan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pemerintah terbuka atas masukan-masukan masyarakat terkait usulan UMK hingga melakukan evaluasi. Dengan upaya ini, Rahmad berharap penetapan UMK dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Balikpapan.
Selanjutnya Pemkot Balikpapan menunggu persetujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk penetapan dan pemberlakuan UMK tahun 2025.
“Pemerintah Kota akan terus memantau implementasi UMK demi memastikan hak-hak pekerja di Balikpapan terpenuhi dengan baik,” janjinya.
