Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), terutama penyusunan komisi-komisi di DPRD Balikpapan masih juga urung rampung.
Sinyal mengenai tidak terakomodirnya kepentingan sejumlah fraksi, mengemuka di tengah alotnya proses tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyatakan bahwa ada tiga fraksi yang belum menyetorkan susunan nama untuk mengisi komisi-komisi. Persoalan ini, menurut dia, lantas memicu molornya proses pembahasan. Padahal, unsur pimpinan dewan telah dua kali memperingatkan ketiganya untuk segera mengirimkan susunan calon anggota komisi dari fraksi masing-masing. Ketiga fraksi tersebut yakni, PKB, Gerindra dan PDI Perjuangan.
Ketua Fraksi PKB, Halili Adinegara, membenarkan hal tersebut. Ia memastikan sampai saat ini fraksinya masih melakukan konsolidasi internal untuk mengisi komisi-komisi maupun susunan AKD yang lain.
“Fraksi PKB sampai saat ini masih mengatur untuk mengisi komisi maupun badan yang lainnya,” kata Halili, Rabu (23/10/2024).
Desas-desus yang beredar menyebutkan bahwa beberapa saat pasca pengukuhan, unsur pimpinan dewan sempat mematangkan pembentukan AKD bersama enam ketua fraksi. Hanya saja, rapat tersebut berakhir deadlock.
Anggota DPRD Balikpapan yang juga anggota fraksi PKB, Taufiq Qul Rahman, mengungkap, keputusan deadlock berdasarkan usulan dari fraksi Golkar. Memang saat itu rapat belum mencapai kesepakatan mengenai pengisian untuk empat komisi dan AKD lainnya.
“Karena tidak ketemu titik terang pengaturan AKD dengan sistem pemeratan,” Taufiq menimpali.
Ketua Dewan Idealnya Fasilitasi Kembali Seluruh Fraksi
Untuk itu, Ia menilai pentingnya pimpinan dewan untuk kembali mempertemukan seluruh ketua fraksi agar melanjutkan pembahasan. Ketimbang menyurati ketiga fraksi agar segera mengirimkan daftar nama susunan AKD tanpa kesepakatan bersama seluruh fraksi di DPRD Balikpapan.
Sebab ketika mengabaikan proses pembahasan ulang, maka dari sisi fraksi PKB sampai saat ini juga kesulitan untuk menempatkan anggotanya. Apalagi, proses pengisian AKD pastinya akan bergantung dari sikap semua fraksi.
“Ya ketua fraksi sampai sekarang juga masih bingung mau menempatkan anggotanya di mana, karena menyesuaikan dengan semua teman-teman (fraksi-fraksi) ada di bidang mana,” urainya.
Taufiq mengingatkan molornya pembentukan AKD tentu akan menghambat kinerja dewan dalam tugas-tugas penganggaran, pengawasan maupun legislasi. Sebab tidak ada kejelasan tugas pokok dan fungsi khusus yang diemban masing-masing anggota.
“Semua pimpinan harus berkumpul kembali. Baru sekali kami diundang, sampai detik ini tidak ada lagi pertemuan ketua fraksi,” tuturnya.
