Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menilai lumrah apabila di balik kegiatan pembangunan hampir selalu diiringi persoalan.
Mulai dari permasalahan lahan, ketimpangan ekonomi dan SDM, ketahanan pangan serta kelompok termarjinalkan, diakui acap terjadi dalam segi apapun. Termasuk juga pada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tak luput berdampak terhadap polemik lingkungan, sosial dan lainnya.
“Yang kita hindari, bagaimana masalah itu jangan bermetamorfosa menjadi konflik,” tegas Akmal saat membahas isu strategis IKN di Balikpapan, Rabu (17/7/2024).
Bicara soal IKN, menurut dia, masyarakat saat ini menaruh ekspektasi kelewat tinggi atas proyek strategis pemerintah pusat tersebut. Sehingga persoalan yang mengiringinya perlu dikomunikasikan secara efektif.
“Ketika ekspektasi begitu tinggi, kemudian kita gagal meng-organize dan menata dengan baik, maka memunculkan riak-riak,” terangnya.
Pembangunan IKN yang bertahap dengan luasan kawasan peruntukkannya, memerlukan proses panjang. Namun, progres yang berjalan dituntut mampu terselesaikan sesuai target.
Kolaborasi dan komunikasi yang efektif antar semua pihak diyakini kelak memberi solusi.
Akmal menegaskan, pada dasarnya Pemerintah Provinsi Kaltim, kabupaten-kota serta lembaga di Kaltim, sepakat mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait IKN.
“Ibarat sinetron, pemain utamanya adalah Otorita IKN. Kami selaku pemerintah daerah, all out mendukung,” serunya di tengah Focus Group Discussion (FGD) bersama Staf Khusus Presiden (SKP), Grace Natalie.
Pada kesempatan yang sama, Grace mengemukakan FGD ini merupakan bagian dari upaya meresolusi permasalahan dan hambatan dalam pembangunan IKN. Ia kembali menyampaikan pesan Presiden, bahwa IKN sebagai proyek jangka panjang.
Momentum penting dalam waktu dekat yakni, rencana Presiden RI berkantor di IKN mulai Juli ini. Kemudian ada peringatan proklamasi kemerdekaan serta agenda penting lainnya.
“Maksud FGD kita untuk lebih banyak mendengar, memperkaya pemahaman kami tentang segala segi pembangunan IKN,” ungkapnya.
FGD juga dihadiri Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kaltim, Brigjen Hardani Lukitanta Adi, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
