Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berencana mengajukan izin agar dapat mengelola lahan bekas tambang sebagai areal pengembangan pangan.
Pemprov berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meloloskan izin tersebut demi mendukung program ketahanan pangan.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menilai lahan eks tambang berpotensi untuk dikelola menjadi areal pembangunan sektor pangan. Hanya saja, sejauh ini areal konsesi semacam eks tambang acap dimanfaatkan untuk pengembangan sektor kehutanan.
“Kenapa kita tidak bisa melakukan. Toh, lahan-lahan eks tambang itu bisa ditanami untuk pertanian,” sebutnya.
Sejatinya, Pemprov tengah menyasar lahan bekas tambang yang menjadi konsesi PT Indominco Mandiri (IMM) di Kutai Timur untuk rencana tersebut. Pemerintah daerah bahkan sudah membahas rencana kerja sama terkait rencana pengembangan sektor pangan di bekas areal kerja perusahaan.
Dari pertemuan kedua pihak di Balikpapan belum lama ini, manajemen IMM diklaim telah memberi lampu hijau kepada Pemprov. Namun demikian, untuk realisasinya masih terhambat regulasi mengenai penggunaan lahan konsensi tambang.
“Kita akan ikuti prosedur. Memang, PT IMM hanya diberikan izin untuk pertambangan, maka Pemprov akan memohon izin ke KLHK RI agar bisa melakukan program ketahanan pangan di lahan eks tambang,” jelas Akmal.
Apabila terealisasi, inisiatif Pemprov akan menjadi pionir dalam strategi pengembangan ketahanan pangan di Indonesia.
Akmal menambahkan, pada tahap awal diperlukan lahan sekitar 100 hektare untuk pengembangan komoditas jagung. Luasan lahan tersebut dianggap cukup untuk memberi kontribusi terhadap program ketahanan pangan di Benua Etam.
Ketika KLHK kelak menerbitkan izin, selanjutnya Pemprov bersama PT IMM akan memberdayakan petani di Kaltim untuk melaksanakan program.
“Saya optimis program ini akan sukses,” tuturnya.
