Pokja Perubahan Iklim Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mendorong adanya restrukturisasi regulasi terintegrasi dalam upaya adaptasi perubahan iklim.
Langkah tersebut utamanya patut meliputi seluruh prioritas perencanaan pembangunan pemerintah pusat hingga ke daerah.
Pemegang kebijakan di pusat maupun daerah juga perlu meningkatkan keterlibatan kompetensi masyarakat dalam menyikapi isu perubahan iklim. Hingga memasukannya dalam kurikulum pendidikan.
Rekomendasi ini tercetus di tengah Knowledge Management Forum (KMF) dan Water Management Forum (WMF) yang berlangsung di Balikpapan, Senin (3/6/2024). Kegiatan tersebut diikuti peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI XVII bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
Selain poin tadi, forum tersebut juga menuntut penguatan kolaborasi antar pemerintah daerah. Tak kalah penting juga agar membuka informasi dan peluang pendanaan adaptasi perubahaan iklim dari stakeholder swasta.
Serta mandatory spending untuk APBN dan APBD terkait adaptasi perubahan iklim dan peningkatan layanan air bersih.
Kegiatan yang menghadirkan perwakilan World Bank sebagai narasumber itu fokus membahas optimalisasi penataan ruang, pengelolaan air. Serta aksi adaptasi perubahan iklim untuk pengendalian bencana hidrometeorologi.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, berharap gagasan strategis yang dihasilkan dari kegiatan tersebut mampu memberi dampak kemajuan bagi kota se-Indonesia.
Seperti halnya kota Balikpapan yang menaruh perhatian besar terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Bahkan menjadikannya sebagai upaya strategis menuju tata kota berbasis lingkungan.
“Memelihara hutan termasuk mangrove. Jejak para pendiri kota telah membuat komitmen tidak boleh ada penambangan apapun di kota Balikpapan,” bebernya di tengah forum.
Kinerja dan gagasan tersebut, lanjut dia, merupakan upaya menjaga daerah. Terlebih kota Balikpapan kelak memiliki peran strategis sebagai teras Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Terhadap Isu Global
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menekankan bahwa isu global ini bermuara pada peran pemerintah daerah.
Menjadi mafhum bagi masyarakat bahwa pemangku kebijakan dianggap paling bertanggung jawab atas persoalan-persoalan tersebut.
“Jadi sebenarnya isu global tersebut memberikan dampak lokal. Maka pembahasan kita sangat strategis. Forum ini sangat penting,” tuturnya.
Ia berharap pertemuan ini dapat jadi awal mempertemukan seluruh BUMD. Karena ini bisa mengkoordinir banyak sekali persoalan.
“Maka saya harap kegiatan ini terus berlanjut,” pungkasnya.
Rekomendasi yang dihasilkan forum tersebut selanjutnya diteruskan kepada perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BNPB.
