PT PLN (Persero) menegaskan dukungan penuh terhadap upaya mewujudkan visi ketahanan energi Nasional.
Penegasan ini terungkap dalam pertemuan dengan Komisi VI DPR RI di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Rabu (18/6/2025). Rangkaian kunjungan kerja dan reses Komisi VI DPR RI itu membahas berbagai isu strategis, salah satunya mengenai ketahanan energi.
Pada kesempatan ini, PLN Group memaparkan serangkaian langkah strategis pengembangan sistem kelistrikan di Kalimantan sebagai bentuk dukungan ketahanan energi berkelanjutan.
Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia bersama Direktur Utama PLN ICON Plus, menyampaikan pemaparan di hadapan jajaran Komisi IV DPR. Turut hadir dalam kesempatan itu, PLN UIP KLT, UID Kaltimra, serta PLN UIP3B Kal.
General Manager PLN UIP KLT, Raja Muda Siregar, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini fokus menuntaskan proyek infrastruktur dan optimalisasi sistem kelistrikan. Pembangunan transmisi dan gardu induk menjadi langkah krusial demi menunjang sistem interkoneksi kelistrikan di Kalimantan. Serta memastikan keandalan pasokan listrik di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Kami di PLN UIP KLT memikul tanggung jawab memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan listrik untuk mendukung IKN dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan,”
“Dengan sistem listrik yang memadai dan stabil, kami yakin dapat mendukung berbagai sektor vital, termasuk industri, pertanian, dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan”, jelas Raja usai pertemuan.
Selanjutnya, ia menilai reses Komisi VI DPR RI sebagai wadah menyampaikan progres infrastruktur kelistrikan di Kalimantan. Sekaligus pula kesempatan mendapatkan arahan strategis demi mengakselerasi proyek-proyek vital tersebut.
Raja berharap pertemuan ini dapat membuahkan kebijakan yang mendorong sinergi antar lembaga dan BUMN. Sehingga mampu mendorong terwujudnya ketahanan pangan dan energi nasional.
Rangkaian kunjungan kerja di Kalimantan Timur merupakan bagian dari upaya Komisi VI DPR RI mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan. Dewan juga ingin melalui kesempatan ini dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran, melalui data dan fakta lapangan yang terhimpun.
